TIMES BOGOR, JAKARTA – Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menegaskan bahwa keterlibatan Kementerian Luar Negeri dalam Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online untuk melindungi warga negara Indonesia (WNI) dari ancaman kejahatan transnasional. 

Menurut Retno, judi online merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terkait erat dengan negara-negara lain, sehingga kerja sama lintas negara, khususnya di kawasan Asia Tenggara, menjadi sangat penting.

"Karena korbannya tidak hanya WNI, tetapi juga warga negara-negara di Asia Tenggara dan bahkan warga negara RRC pun menjadi salah satu korban dari kejahatan transnasional ini," kata Menlu Retno di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Retno juga menjelaskan bahwa melindungi WNI di luar negeri, termasuk dari kejahatan judi online, telah menjadi tugas  Kementerian Luar Negeri sejak beberapa tahun terakhir. 

Salah satu contoh nyata dari upaya ini adalah pemulangan WNI yang menjadi korban judi online di Kamboja, yang melibatkan pertemuan antara Menlu Retno dengan pihak berwenang Kamboja.

"Saya bertemu langsung dengan Kepolisian Kamboja, dengan Menteri Dalam Negeri Kamboja, dengan Menlu Kamboja untuk mengeluarkan korban WNI dan Pemerintah Kamboja sangat membantu upaya penuh kita untuk mengeluarkan WNI kita sebagai korban dari judi online," kata Menlu Retno.

Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online sendiri merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden RI Joko Widodo dalam rapat terbatas pekan lalu, Kamis (18/4/2024). 

Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Hadi Tjahjanto, satgas ini akan melibatkan seluruh kementerian/lembaga, dengan fokus pada aspek penegakan hukum, pengaturan ruang siber, dan pengawasan transaksi keuangan.

Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa peran Kemenlu sangat penting dalam upaya ini karena banyaknya situs dan server judi online yang beroperasi di luar negeri. 

"Kita harus bekerja sama dengan luar negeri, mungkin membuat satu MoU. Ini mungkin satu bagian dari tugas yang akan kami lakukan," katanya.

Langkah awal dalam pemberantasan judi online akan difokuskan pada negara-negara di kawasan Asia Tenggara, di mana banyak situs dan bandar judi online beroperasi. (*)