TIMES BOGOR, JAKARTA – Rekomendasi Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar NU (PBNU) menghasilkan beberapa rekomendasi penting. Beberapa di antaranya mencakup pedoman politik bagi warga NU, pengelolaan sumber daya alam dan investasi, termasuk penanganan kasus Rempang, serta usaha untuk menjadikan agama sebagai bagian dari solusi permasalahan global.

Dalam prinsipnya, rekomendasi yang disampaikan oleh Ketua Tim Rekomendasi Munas-Konbes NU, KH Ulil Abshar Abdalla, memberikan panduan kepada warga NU bahwa politik tidak hanya sebatas upaya merebut kekuasaan atau pemilihan pemimpin negara. Lebih dari itu, politik juga merupakan wujud partisipasi aktif warga dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih bermartabat, adil, dan demokratis, sesuai dengan ajaran Islam Ahlussunah wal Jamaah.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mattalitti, menyambut baik rekomendasi politik ini, menganggapnya sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Baginya, ukuran keberhasilan politik adalah terwujudnya nilai-nilai negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan.

"Politik seharusnya bukanlah ajang persaingan tanpa aturan dan kecurangan," ucapnya, Kamis (21/9/2023).

LaNyalla menekankan bahwa sembilan pedoman politik Nahdliyin yang telah diusulkan pada Muktamar NU ke-28 tahun 1989 di Krapyak tetap relevan dan dapat mengimbangi politik liberal, sekuler, dan kosmetik yang telah diterapkan di Indonesia sejak pengadopsian sistem pemilihan langsung ala barat. Salah satu pedoman tersebut adalah menjalankan politik untuk memperkuat konsensus nasional, bukan untuk merusakkannya.

Menurutnya, Indonesia telah terpengaruh oleh gagasan barat dan penggunaan pemilihan langsung dalam pemilihan pemimpin di semua tingkatan. Hal ini menyebabkan perpecahan dalam masyarakat, meruntuhkan nilai-nilai budaya yang beradab, dan menimbulkan berita palsu serta ujaran kebencian. Hukum juga cenderung tumpul di pihak penguasa, yang mengakibatkan kerusakan dalam nilai-nilai filosofi bangsa.

LaNyalla mengapresiasi rekomendasi Munas-Konbes NU 2023, termasuk pandangan bahwa negara harus berfungsi dalam dua arah dan bersifat timbal balik, tidak hanya mendominasi masyarakat tanpa menghiraukan aspirasi mereka.

Dalam konteks sengketa Pulau Rempang, LaNyalla menilai tindakan NU yang tegas menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh merugikan kemaslahatan dan keadilan rakyat adalah langkah yang tepat. NU juga menganggap kasus Rempang sebagai representasi masalah serupa di seluruh Indonesia, dan tindakan perampasan tanah rakyat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan harus menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan manusia, bukan tujuan akhir.

Terkait dengan gagasan menjadikan agama sebagai bagian dari solusi permasalahan global, LaNyalla mengingatkan bahwa pendiri bangsa telah memilih Sistem Sendiri dalam bernegara, dengan dasar pada prinsip ketuhanan sebagai bagian dari sistem bernegara. Oleh karena itu, etika dan kosmologi agama seharusnya menjadi panduan dalam kebijakan negara.

LaNyalla berpendapat bahwa perubahan iklim yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam oleh kapitalis dapat dicegah jika kerangka etika dan kosmologi agama menjadi bagian dari kebijakan negara di seluruh dunia. (*)