TIMES BOGOR, JAKARTA – Menteri Sosial RI (Mensos RI) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi poros utama dalam kebijakan kesejahteraan sosial pemerintah.

Menurut Gus Ipul, sapaan akrab Mensos, kebijakan itu diambil demi memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran, transparan dan adil.

“Selama satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo kita telah menegaskan alat baru bagi bangsa Indonesia, yaitu kesejahteraan bukan sekadar janji, melainkan tugas sejarah yang harus diwujudkan,” katanya dalam 'Tasyakuran Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran' di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Ia menjelaskan bahwa data tunggal menjadi instrumen utama untuk menghindari ego sektoral antarlembaga. Sebelum diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, masing-masing kementerian dan pemerintah daerah masih menggunakan data sendiri-sendiri.

“Dulu Kementerian Sosial punya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, yang dikelola sendiri, digunakan sendiri dan dievaluasi sendiri. Sekarang tidak bisa lagi begitu,” ujarnya.

Menurut Mensos, dengan Inpres tersebut Presiden memerintahkan konsolidasi data nasional yang dipusatkan di Badan Pusat Statistik (BPS). BPS bertanggung jawab melakukan verifikasi, validasi, dan pemeringkatan data berdasarkan desil kesejahteraan.

“Mulai dari desil 1 hingga desil 10, semua akan terdata dengan jelas. Ini adalah era baru Indonesia, dengan satu data sebagai pedoman bersama,” kata Mensos.

Keberadaan DTSEN membuat program sosial menjadi lebih efektif karena didasarkan pada data yang akurat dan terbarukan. 

Meskipun memang, menurut Gus Ipul, pemutakhiran data tersebut akan dievaluasi secara terus menerus mengingat kondisi di lapangan sangat dinamis - hampir setiap hari ada kelahiran, pernikahan, meninggal dunia dan transmigrasi.

Pusat data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos RI mencatat per Oktober 2025 ada  10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menerima bantuan sosial reguler, 18 juta keluarga menerima bantuan sembako dan sudah ada satu juta keluarga baru yang mengusulkan diri sebagai peserta program PKH secara nasional.

Bahkan, kata dia, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah melalui Kementerian Sosial memberikan bantuan langsung tunai (BLT) tambahan untuk 30,40 juta keluarga penerima manfaat (KPM) senilai Rp900 ribu (Oktober-Desember).

"Pemutakhiran yang berkelanjutan akan membuat data sosial-ekonomi nasional semakin akurat dan menjadi dasar pengambilan kebijakan sosial di masa mendatang. Satu tahun ini sudah dapat dilihat pemerintah membuktikan kerjanya bagi pemerataan dan kemandirian," kata Mensos RI. (*)