TIMES BOGOR, BOGOR – Ace Hasan Syadzily, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, menegaskan pentingnya peran organisasi masyarakat sipil, termasuk Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), dalam memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Hal tersebut disampaikan Ace Hasan Syadzily saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II LIRA yang digelar di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (17/1/2026).

Menurutnya, Rakernas LIRA tidak boleh dipandang sebagai agenda seremonial semata, melainkan sebagai forum strategis untuk melahirkan keputusan-keputusan organisasi yang berdampak langsung pada penguatan demokrasi dan pembangunan nasional.

“Rakernas ini merupakan wadah strategis untuk memperkuat peran LIRA dalam mengawal demokrasi serta berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional,” ujarnya.

Ia menekankan, partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga bagian integral dari sistem pemerintahan demokratis yang berorientasi pada penguatan ketahanan nasional.

“Partisipasi aktif masyarakat merupakan fondasi penting bagi ketahanan bangsa. Tanpa keterlibatan publik, negara akan rapuh menghadapi berbagai tekanan, baik dari dalam maupun luar,” katanya.

Dalam paparannya, Ace Hasan Syadzily juga menyinggung kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan budaya.

Menurutnya, kekayaan tersebut sekaligus menjadi potensi kerawanan jika tidak dikelola dengan baik.

“Indonesia adalah negara strategis dengan kekayaan alam melimpah, posisi geopolitik penting, dan bonus demografi yang besar. Ini bisa menjadi kekuatan, tetapi juga bisa menjadi titik rawan jika tidak disertai ketahanan nasional yang kokoh,” ujarnya.

Berdasarkan data yang disampaikan, Indonesia saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan struktural, di antaranya indeks persepsi korupsi yang berada pada skor 37, indeks demokrasi 6,44, serta rule of law index sebesar 0,53. Selain itu, tingkat pengangguran nasional tercatat mencapai 7,28 juta jiwa, dengan dominasi lulusan SMA dan SMK.

“Kita juga sedang berada pada puncak bonus demografi 2020–2035. Jika tidak disiapkan dengan baik, ini bisa berubah menjadi beban sosial. Lapangan kerja terbatas dan kualitas SDM masih menjadi pekerjaan rumah besar,” jelasnya.

Ace menambahkan, tantangan global saat ini telah bergeser dari konsep VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguous) menuju BANI (brittle, anxious, nonlinear, incomprehensible), yang menuntut negara memiliki sistem ketahanan yang adaptif dan berbasis partisipasi publik.

Dalam konteks tersebut, ia menilai LIRA memiliki posisi strategis sebagai katalisator penguatan civil society.

“LIRA memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat, menjaga kedaulatan informasi, memperkuat solidaritas sosial, serta menumbuhkan kesadaran hukum di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar LIRA terus memperluas peran edukatifnya, khususnya dalam membangun literasi hukum dan politik warga.

“Ketahanan nasional tidak hanya dibangun oleh negara, tetapi juga oleh rakyat yang sadar hukum, berkarakter kebangsaan kuat, dan aktif mengawasi jalannya pemerintahan,” katanya.

Rakernas II LIRA sendiri diikuti oleh perwakilan pengurus LIRA dari berbagai daerah di Indonesia. Forum ini membahas program kerja organisasi, pembentukan komisi strategis, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pemerintah.