BOGOR – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah belakangan ini menjadi salah satu kebijakan publik yang paling ramai diperbincangkan. Di satu sisi, program ini dipuji sebagai langkah berani negara untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah. Namun di sisi lain, kritik juga mengalir deras, terutama terkait besarnya anggaran dan sejumlah persoalan teknis di lapangan.

Pro dan kontra itu bergulir seperti bola liar di ruang publik. Ada yang menilai MBG sebagai investasi besar untuk masa depan generasi Indonesia, tetapi ada pula yang khawatir program ini akan menjadi beban fiskal negara. Tidak sedikit pula yang mempertanyakan kualitas makanan yang diterima oleh para peserta program.

MBG sendiri merupakan program ambisius yang menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari peserta didik, ibu hamil, hingga lansia. Dalam pelaksanaannya, pemerintah membentuk ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang lebih dikenal sebagai dapur umum MBG. 

Data menunjukkan setidaknya sekitar 24.000 SPPG beroperasi di berbagai wilayah Indonesia untuk menyiapkan makanan bergizi setiap hari, dari Senin hingga Jumat.

Setiap porsi makanan diperkirakan bernilai sekitar Rp15.000 per orang. Menu yang disajikan tidak sekadar mengenyangkan, tetapi harus memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan. 

Dalam satu porsi, misalnya, harus tersedia nasi, lauk-pauk, sayur, serta buah segar. Selain itu, makanan juga harus memperhatikan kualitas kesehatan dengan mengurangi penggunaan garam berlebih dan penyedap rasa seperti MSG.

Setiap dapur MBG biasanya melayani sekitar 3.000 hingga 5.000 porsi makanan per hari, tergantung wilayah kerjanya. Pengelola dapur berasal dari berbagai kalangan, mulai dari yayasan masyarakat, organisasi sosial, pelaku usaha, hingga kelompok purnawirawan TNI dan Polri yang telah lolos proses seleksi.

Secara konsep, sistem ini dirancang agar pelaksanaan MBG berjalan secara profesional dan terkontrol. Namun seperti pepatah lama yang mengatakan “di mana ada gula di situ ada semut”, program besar yang melibatkan anggaran besar tentu tidak lepas dari potensi penyimpangan.

Beberapa kasus yang muncul di lapangan menunjukkan adanya oknum pengelola dapur yang tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP) sebagaimana mestinya. Ada laporan tentang pemangkasan biaya bahan makanan, manipulasi kualitas menu, hingga kasus keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa.

Data yang beredar menunjukkan bahwa kasus keracunan makanan dalam program MBG tercatat sekitar 0,00017 persen dari total penerima manfaat. Sebagian besar kasus tersebut, sekitar 80 persen, terjadi akibat pelanggaran SOP oleh pengelola dapur yang tidak menjalankan prosedur secara benar.

Angka itu memang relatif kecil jika dibandingkan dengan skala program yang menjangkau jutaan penerima manfaat. Namun dalam program yang menyangkut kesehatan anak-anak, sekecil apa pun kasusnya tidak boleh dianggap sepele. Bagi masyarakat, satu kasus saja bisa menjadi pemicu hilangnya kepercayaan terhadap program pemerintah.

Di ruang publik bahkan sempat muncul sindiran tajam yang memelesetkan istilah MBG menjadi “Maling Berkedok Gizi”. Ungkapan ini tentu sangat keras, tetapi mencerminkan kekecewaan sebagian masyarakat terhadap dugaan penyimpangan yang terjadi.

Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap program ini sebenarnya telah melakukan berbagai langkah evaluasi. Hasil analisis mereka menunjukkan bahwa sebagian besar masalah di lapangan disebabkan oleh dua faktor utama: pelanggaran prosedur pengolahan makanan dan manipulasi kualitas bahan pangan.

Dalam beberapa kasus, makanan disiapkan terlalu lama sebelum didistribusikan sehingga kualitasnya menurun. Ada pula oknum pengelola yang menggunakan bahan baku berkualitas rendah demi mendapatkan keuntungan lebih besar.

Sebagai langkah penertiban, BGN tercatat telah menghentikan sementara operasional sekitar 47 SPPG yang terbukti melanggar standar operasional. Meskipun jumlah tersebut relatif kecil dibandingkan total dapur MBG yang beroperasi, tindakan ini penting sebagai pesan bahwa penyimpangan tidak akan ditoleransi.

Selain itu, BGN juga membuka saluran pengaduan publik melalui call center di nomor 127. Masyarakat dapat melaporkan jika menemukan pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG. Pengawasan lapangan juga diperkuat melalui kegiatan inspeksi langsung atau turun ke bawah oleh tim pengawas.

Pengelola dapur juga diwajibkan melaporkan menu makanan serta rincian anggaran harian agar dapat diketahui oleh mitra dan penerima manfaat. Transparansi ini diharapkan dapat mempersempit ruang bagi penyimpangan.

Namun pengawasan saja tidak cukup. Program sebesar MBG juga membutuhkan komitmen integritas dari seluruh pihak yang terlibat. Pengelola dapur, misalnya, perlu mendapatkan pembinaan secara berkala agar memahami bahwa program ini bukan sekadar proyek ekonomi, tetapi misi sosial untuk meningkatkan kualitas gizi bangsa.

Pemerintah juga bisa mempertimbangkan sistem uji coba bagi calon pengelola dapur sebelum diberikan tanggung jawab penuh. Misalnya dengan masa percobaan satu bulan dengan jumlah porsi terbatas sebelum dapur tersebut dipercaya melayani ribuan penerima manfaat.

Jika ditemukan penyimpangan serius, sanksi yang diberikan juga harus tegas. Tidak cukup hanya dengan penghentian sementara. Pengelola yang terbukti melakukan manipulasi anggaran seharusnya dicabut izinnya dan diproses secara hukum agar menimbulkan efek jera.

Selain itu, kerja sama dengan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat budaya integritas dalam pelaksanaan program. Pembinaan etika dan nilai-nilai integritas bagi para pengelola dapur dapat menjadi benteng moral agar mereka tidak tergoda menyalahgunakan program ini.

MBG adalah program besar yang lahir dari niat untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Program ini memang belum sempurna dan masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Namun seperti pepatah lama mengatakan, tidak ada gading yang tak retak. Setiap kebijakan publik selalu membutuhkan proses perbaikan.

Daripada hanya menjadi penonton yang sibuk mengkritik, masyarakat juga perlu ikut mengawal program ini secara konstruktif. Kritik tetap penting, tetapi harus disertai dengan gagasan perbaikan.

Makan Bergizi Gratis bukan sekadar program makan siang bagi anak sekolah. Ia adalah investasi jangka panjang bagi kesehatan dan masa depan generasi Indonesia. Jika dikelola dengan jujur, transparan, dan profesional, program ini bisa menjadi langkah penting menuju bangsa yang lebih sehat dan lebih kuat di masa depan.

***

*) Oleh : Bahar Sungkowo, MPd., Kepala Sekolah SMP Al - Araf Cigudeg, Kab. Bogor.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

 

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.