TIMES BOGOR, JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hubungan Internasional Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor), Budy Sugandi menilai visi Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam pidato di World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, sebagai tawaran solusi konkret atas rapuhnya tatanan dunia saat ini. 

Menurut Budy, narasi Presiden Prabowo yang menekankan keadilan sosial serta kritik terhadap praktik ekonomi berbasis keserakahan atau greedonomics bukan sekadar retorika diplomatik. Pesan tersebut dipandang sebagai respons terhadap realitas sistem global yang selama ini dinilai hanya menguntungkan segelintir pihak.

Resonansi Keadilan Sosial di Tengah Geopolitik Global

Budy menjelaskan, pesan Presiden Prabowo mengenai keterkaitan antara kemakmuran dan keadilan sosial memiliki resonansi kuat dengan dinamika geopolitik global saat ini. Dalam situasi dunia yang semakin multipolar, konflik antarwilayah kian meruncing, disertai ketidakpastian ekonomi dan politik di berbagai negara.

“Stabilitas global tidak cukup hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi memerlukan fondasi moral yang kuat berupa keadilan sosial,” ujarnya.

Ia merujuk laporan International Labour Organization (ILO) tahun 2025 yang mencatat penurunan kemiskinan ekstrem global dari 39 persen menjadi 10 persen. Namun, kesenjangan kekayaan masih tinggi, dengan 1 persen kelompok terkaya menguasai hampir 20 persen pendapatan dan 38 persen kekayaan dunia. Kondisi ini, menurut Budy, mempertegas pesan Presiden Prabowo bahwa kemakmuran global tidak bermakna tanpa stabilitas dan keadilan.

Kritik terhadap Greedonomics

Salah satu poin krusial yang disoroti GP Ansor adalah kritik terbuka Presiden Prabowo terhadap greedonomics, yang dikaitkan dengan praktik ekonomi ilegal seperti perkebunan sawit dan tambang liar. Budy menilai sikap tersebut sebagai langkah berani negara dalam menegakkan etika pasar.

Ia menyebut, pemerintah telah menunjukkan komitmen melalui penyitaan sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan sawit ilegal, penutupan 1.000 lokasi tambang ilegal, serta pencabutan izin 28 perusahaan yang membangun perkebunan di kawasan hutan lindung. Menurut Budy, pasar tidak boleh dibiarkan bergerak tanpa kendali nilai, karena pembangunan harus berpihak pada kepentingan publik, bukan semata akumulasi modal elite.

Penguatan Kualitas Manusia

Selain itu, GP Ansor menyoroti transisi kebijakan nasional yang menempatkan penguatan kualitas manusia sebagai pilar utama pembangunan. Program makan bergizi gratis (MBG) dan revitalisasi sekolah rakyat dinilai sebagai langkah sistematis untuk mengikis kemiskinan dari akar.

Program sekolah rakyat memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, melalui kolaborasi Kementerian Sosial dan Kementerian Agama. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan, rendahnya tingkat pendidikan masih menjadi faktor utama kemiskinan, dengan 74,51 persen kepala rumah tangga miskin ekstrem berpendidikan SD ke bawah.

“Strategi ini merupakan upaya sistematis untuk mengikis kemiskinan dari akar. Karena itu, GP Ansor siap mengawal agenda tersebut agar kedaulatan bangsa tetap terjaga di tengah percaturan internasional yang kian kompetitif,” kata Budy.

Ia menegaskan, pandangan tersebut mencerminkan sikap GP Ansor bahwa visi Presiden Prabowo di WEF 2026 tidak hanya relevan dengan tantangan global, tetapi juga memberikan arah yang jelas bagi pembangunan berkelanjutan dan inklusif. (*)