TIMES BOGOR, YOGYAKARTA – Pemerintah Kota Yogyakarta (Pemkot Yogyakarta) tidak mau kecolongan menghadapi ancaman Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak.

Meski hingga kini wilayah Kota Yogyakarta masih mencatat nol kasus PMK, langkah antisipasi tetap digeber. Salah satunya melalui program vaksinasi ternak yang dijadwalkan berlangsung pada awal Februari 2026.

Upaya ini dilakukan menyusul munculnya kembali kasus PMK di sejumlah kabupaten sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Bahkan, pada Januari 2026 lalu, beberapa kasus PMK dilaporkan berdampak fatal hingga menyebabkan kematian ternak sapi di wilayah tetangga.

Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kota Yogyakarta, Sri Panggarti, menegaskan bahwa kondisi ternak di Kota Gudeg masih aman dari PMK. Namun, kewaspadaan tetap menjadi prioritas utama agar status nol kasus bisa terus dipertahankan.

“Sampai saat ini Kota Yogyakarta masih nol kasus PMK. Tapi pemantauan tetap kami lakukan dan rencana vaksinasi terus berjalan,” ujar Panggarti, Jumat (30/1/2026).

Vaksinasi PMK Digelar 3–5 Februari 2026

Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta menjadwalkan vaksinasi PMK pada 3 hingga 5 Februari 2026. Sebanyak 120 dosis vaksin telah disiapkan dengan sasaran ternak berupa 40 ekor sapi serta 160 ekor kambing dan domba.

Menurut Panggarti, vaksin yang digunakan merupakan hasil pengadaan dari pemerintah pusat. Sasaran vaksinasi kali ini mencakup ternak yang baru pertama kali menerima vaksin maupun ternak yang mendapatkan booster atau dosis lanjutan.

“Selain vaksinasi, kami juga melakukan pemeriksaan kondisi ternak untuk mencegah potensi munculnya PMK,” jelasnya.

Penyakit Mulut dan Kuku disebabkan oleh virus Aphthovirus yang sangat mudah menular, terutama pada hewan berkuku belah seperti sapi, kambing, dan domba. Gejala PMK antara lain munculnya luka atau lesi pada mulut dan kaki, terutama di sekitar kuku.

Dalam kondisi parah, hewan ternak bisa mengalami kesulitan berdiri, kuku terlepas, hingga terserang infeksi lanjutan. Dampak terburuk dari PMK adalah kematian ternak, terutama jika tidak segera ditangani.

Pengawasan Lalu Lintas Ternak Diperketat

Tak hanya fokus pada vaksinasi, DPP Kota Yogyakarta juga memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak yang masuk ke wilayah kota. Pemantauan rutin dilakukan untuk memastikan ternak yang datang dari luar daerah dalam kondisi sehat dan bebas PMK.

Selain itu, proses penyembelihan ternak di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Giwangan juga diawasi ketat sesuai standar operasional prosedur (SOP).

“Di RPH pengawasan selalu ketat. Ada pemeriksaan ante mortem atau pemeriksaan kesehatan ternak sebelum disembelih,” terang Panggarti.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi, menegaskan komitmen Pemkot untuk menjaga Kota Yogyakarta tetap bebas PMK. Meski populasi ternak di wilayah perkotaan relatif sedikit, pengawasan dan pencegahan tetap dilakukan secara maksimal.

Berdasarkan data DPP Kota Yogyakarta per Desember 2025, populasi ternak tercatat sebanyak 66 ekor sapi potong, 3 ekor sapi perah, 112 ekor kambing, dan 87 ekor domba yang tersebar di sejumlah wilayah kota.

“Jumlahnya memang tidak banyak, tapi tetap menjadi perhatian. Vaksinasi dan penyuluhan kepada peternak terus kami lakukan sebagai upaya pencegahan PMK,” tegas Sukidi.

Dengan langkah antisipatif ini, Pemkot Yogyakarta berharap wilayahnya tetap aman dari PMK, sekaligus memberikan rasa tenang bagi peternak dan masyarakat menjelang meningkatnya aktivitas distribusi hewan ternak. (*)